Sekelumit Cinta dari Pelatihan SisKeuDes (2)
3. Materi
Melanjutkan dari efisiensi waktu, dalam hal materi pelatihan, sebaiknya menggunakan data langsung dari desa, dalam hal ini dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. Hal ini dikarenakan modul yang ada ternyata agak berbeda dengan dokumen-dokumen keuangan yang ada di desa. Walaupun dari BPKP menyampaikan bahwa aplikasi SisKeuDes sudah sesuai dengan peraturan yang ada, namun banyak perbedaan dengan realita di lapangan sehingga membingungkan para peserta pelatihan.
Diharapkan, ketika pelatihan menggunakan dokumen-dokumen asli desa, khususnya APBDes, masalah-masalah yang muncul dapat segera ditanggapi dan diselesaikan.
Berbeda sekali ketika menggunakan modul. Dimana ketika menggunakan modul, aplikasi SisKeuDes berjalan lancar tanpa hambatan, tanpa kebingungan. Namun ketika para peserta mencoba menerapkannya setelah selesai pelatihan, yaitu untuk menyusun APBDes 2017, terjadi banyak masalah.
Lantas pada siapa kami akan bertanya???
4. Koordinasi
Saya kira, ketika kita menyelenggarakan acara apapun, kita perlu melakukan koordinasi pada sasaran kegiatan tersebut. Demikian juga dalam pelatihan ini. Diperlukan koordinasi dengan pihak Kabupaten. Agar supaya pelatihan dapat berjalan lancar, efektif, efisien, dan mencapai tujuan yang diharapkan.
Sehingga hal-hal nomor 1-3 di atas, perlu dibicarakan secara serius. Mau seperti apa dan bagaimana acara berjalan, sampai sejauh mana hal yang diharapkan, teknis pelaksanaan seperti apa, dan seterusnya.
Apalagi jika biaya untuk penyelenggaraan acara bukan ditanggung oleh BPKP, melainkan oleh Pemerintah Kabupaten. Adalah bijaksana kiranya jika BPKP mendengar masukan dari pihak Kabupaten seperti apa model pelatihan yang diinginkan.
Terkecuali kalau pelatihan tersebut diselenggaran sepenuhnya oleh BPKP, maka rundown acara tentu saja hak sepenuhnya BPKP, tidak perlu mendengar opini dari peserta.
5. Evaluasi
Ini yang paling penting. Bahwa semua kegiatan perlu di evaluasi. Saya kira BPKP tentu sudah punya quality control, standar pelatihan yang baik dan berhasil itu seperti apa. Dan salah satu quality control yang bisa dilakukan adalah dengan evaluasi kegiatan, menerima feedback dan masukan dari peserta maupun penyelenggara yang menghadirkan BPKP sebagai narasumber.
Semoga masukan ini dapat memberi manfaat untuk kita sebuah. It's nothing personal, It's just business.
Melanjutkan dari efisiensi waktu, dalam hal materi pelatihan, sebaiknya menggunakan data langsung dari desa, dalam hal ini dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. Hal ini dikarenakan modul yang ada ternyata agak berbeda dengan dokumen-dokumen keuangan yang ada di desa. Walaupun dari BPKP menyampaikan bahwa aplikasi SisKeuDes sudah sesuai dengan peraturan yang ada, namun banyak perbedaan dengan realita di lapangan sehingga membingungkan para peserta pelatihan.
Diharapkan, ketika pelatihan menggunakan dokumen-dokumen asli desa, khususnya APBDes, masalah-masalah yang muncul dapat segera ditanggapi dan diselesaikan.
Berbeda sekali ketika menggunakan modul. Dimana ketika menggunakan modul, aplikasi SisKeuDes berjalan lancar tanpa hambatan, tanpa kebingungan. Namun ketika para peserta mencoba menerapkannya setelah selesai pelatihan, yaitu untuk menyusun APBDes 2017, terjadi banyak masalah.
Lantas pada siapa kami akan bertanya???
4. Koordinasi
Saya kira, ketika kita menyelenggarakan acara apapun, kita perlu melakukan koordinasi pada sasaran kegiatan tersebut. Demikian juga dalam pelatihan ini. Diperlukan koordinasi dengan pihak Kabupaten. Agar supaya pelatihan dapat berjalan lancar, efektif, efisien, dan mencapai tujuan yang diharapkan.
Sehingga hal-hal nomor 1-3 di atas, perlu dibicarakan secara serius. Mau seperti apa dan bagaimana acara berjalan, sampai sejauh mana hal yang diharapkan, teknis pelaksanaan seperti apa, dan seterusnya.
Apalagi jika biaya untuk penyelenggaraan acara bukan ditanggung oleh BPKP, melainkan oleh Pemerintah Kabupaten. Adalah bijaksana kiranya jika BPKP mendengar masukan dari pihak Kabupaten seperti apa model pelatihan yang diinginkan.
Terkecuali kalau pelatihan tersebut diselenggaran sepenuhnya oleh BPKP, maka rundown acara tentu saja hak sepenuhnya BPKP, tidak perlu mendengar opini dari peserta.
5. Evaluasi
Ini yang paling penting. Bahwa semua kegiatan perlu di evaluasi. Saya kira BPKP tentu sudah punya quality control, standar pelatihan yang baik dan berhasil itu seperti apa. Dan salah satu quality control yang bisa dilakukan adalah dengan evaluasi kegiatan, menerima feedback dan masukan dari peserta maupun penyelenggara yang menghadirkan BPKP sebagai narasumber.
Semoga masukan ini dapat memberi manfaat untuk kita sebuah. It's nothing personal, It's just business.
){kind=link}